SURABAYA, GANTARANEWS.ID — Aroma ketidakberesan kembali menyeruak dari dapur bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GSJT) menyoroti indikasi kuat adanya praktik penyimpangan dan monopoli kepentingan dalam pengelolaan PT Petrogas Jatim Utama (PJU) — salah satu BUMD strategis yang mengelola sektor energi daerah.
Isu ini menyeruak seiring rencana besar GSJT yang akan mengerahkan ratusan massa untuk menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Aksi tersebut menuntut transparansi, audit menyeluruh, serta keberanian pemerintah mengambil langkah tegas terhadap oknum yang diduga bermain di balik pengelolaan perusahaan daerah itu.
“Sudah lama masyarakat mencium adanya aroma tak sedap di balik kebijakan BUMD. Ada sekelompok kecil yang mengendalikan arah perusahaan untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri,” ujar Abah Riyadi, Ketua Umum GSJT, dalam pernyataannya, Rabu (…).
Menurut Riyadi, GSJT telah mengantongi data dan dokumen awal yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan serta praktik kolusi di tubuh PT PJU dan anak perusahaannya. Ia menilai lemahnya pengawasan internal membuka ruang bagi terjadinya manuver kelompok tertentu yang merasa tak tersentuh hukum.
“BUMD seharusnya menjadi motor kesejahteraan rakyat, bukan sarana memperkaya lingkar kekuasaan. Ini bukan hanya soal uang — ini soal moral dan integritas dalam mengelola kekayaan publik,” tegasnya.
Riyadi juga menyoroti Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia mendesak agar pemerintah provinsi tidak menutup mata terhadap potensi penyimpangan yang kian nyata.
“Gubernur harus turun tangan langsung. Kalau pengawasan longgar dan pembiaran terus terjadi, maka rakyat Jawa Timur yang akan menanggung akibatnya,” lanjutnya.
GSJT mengingatkan, kondisi sejumlah BUMD di Jawa Timur kini sudah masuk tahap mengkhawatirkan — sebagian bahkan harus menjaminkan aset kantor hingga alat produksi untuk menutup kerugian. Mereka khawatir skenario serupa akan menimpa PT PJU bila tidak segera dilakukan pembenahan.
“Kami tidak ingin Petrogas Jatim Utama menjadi kapal besar yang karam karena keserakahan segelintir orang,” ujarnya menambahkan.
Untuk itu, GSJT memastikan akan menurunkan massa dari berbagai daerah dalam waktu dekat. Mereka akan menuntut reformasi total tata kelola BUMD, mulai dari audit keuangan independen, rotasi direksi, hingga keterbukaan publik atas seluruh aktivitas usaha.
“Ini bukan aksi politik. Ini gerakan moral untuk menyelamatkan aset rakyat Jawa Timur dari cengkeraman oligarki lokal,” tutup Riyadi.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. M.H. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si, ketika dimintai tanggapan soal tudingan tersebut, hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp:
“Maaf mas, saya masih ada giat dengan TPID dari Riau,” tulisnya.
Penulis redaksi